Arab Saudi dan AS Paling Bersalah (pemanasan global)

Arab Saudi dan Amerika Serikat (AS) dinilai menjadi negara yang paling bersalah terkait pemanasan global. Reputasi buruk harus disandang kedua negara itu karena menghasilkan emisi gas rumah kaca terbesar, tetapi kebijakan pemerintahnya sama sekali tidak akomodatif dalam memerangi pemanasan global.

Kedua negara itu, bersama Australia, menempati peringkat terburuk dalam Indeks Prestasi Perubahan Iklim (CCPI) 2008 yang diterbitkan oleh lembaga pemerhati lingkungan Germanwatch dan Direktur Jaringan Kerja Aksi Iklim (CAN) Eropa. Laporan itu dirilis tiap tahun dan untuk tahun ini diluncurkan di Nusa Dua, Bali,kemarin, bersamaan dengan gelaran Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC).

Indeks tersebut menampilkan 56 negara industri dan ekonomi pesat yang menyumbang lebih dari 90% emisi gas karbondioksida (CO2). Dalam laporan tersebut, peringkat terbaik kembali ditempati Swedia. Sementara Arab Saudi berada di peringkat 56, AS nomor 55, dan Australia 54.

”Komunitas internasional masih gagal untuk menekan mereka (Arab Saudi dan AS) agar bertanggung jawab untuk perlindungan iklim. Mereka tidak secara tegas mengurangi emisi untuk menghindari pemanasan global kurang dari 2 derajat Celsius,” tegas Matthias Duwe, Direktur CAN Eropa,kemarin.

Menurut Duwe, dosa terbesar dari Arab Saudi dan AS adalah menghindari kebijakan terkait stabilisasi iklim global. Peringkat CCPI itu menunjukkan perbedaan penting dari satu negara ke negara lain.Adanya CCPI diharapkan dapat memotivasi negara-negara lain mencapai peringkat tertinggi.

”Swedia mendapat sejumlah keuntungan dari tingkat emisi yang rendah. Meski demikian, prestasi itu merupakan kombinasi antara kebijakan iklim dan tren emisi saat ini,” kata Jan Burck, penanggung jawab CCPI di Germanwatch, kemarin dalam konferensi pers di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua. Namun,Burck menjelaskan,hasil ini tidak berarti bahwa ”kelompok pemenang” telah melakukan perlindungan iklim paling baik.

Menurut dia, CCPI diterbitkan untuk evaluasi kritis bagi kebijakan pemerintah di negara-negara industri dan ekonomi pesat terkait perubahan iklim. Evaluasi kebijakan iklim itu diamati di 56 negara dengan skala penilaian satu (sangat bagus) hingga skala lima (sangat buruk).

”Sejumlah negara Eropa seperti Jerman, Hungaria, dan Inggris dapat menjaga ‘posisi atas’ mereka dalam peringkat 10 besar,”kata Burck. Meksiko, India, dan Brasil berada dalam peringkat delapan besar sebagai negara ekonomi pesat.

”Dalam kasus Meksiko,peran konstruktif dunia internasional dan kebijakan iklim nasional terkait emisi gas rumah kaca berkontribusi pada evaluasi positif,”kata Duwe. Sementara China bertengger pada peringkat 40 karena tingkat emisi yang tinggi dan tren emisi di masa depan yang terus melonjak.

Meski demikian, China tampak berupaya serius mendorong upaya efisiensi energi dan mempromosikan energi terbarukan. China telah mendorong kebijakan yang ramah lingkungan selama dua tahun terakhir.Kondisi tersebut membuat China naik empat peringkat dibandingkan posisi tahun lalu.

”China relatif memiliki kebijakan politik yang positif sehingga memberi harapan bahwa emisi gas mereka akan turun di masa depan,” papar Christoph Bals, Direktur Kebijakan Eksekutif Germanwatch. Itu membuat China melangkah lebih maju dibandingkan negara-negara lain seperti Italia, Jepang,Yunani, Irlandia, Siprus, Singapura, Ukraina, Kazakhstan, Malaysia, Rusia, dan Korea Selatan.

CCPI telah dipublikasikan untuk ketiga kalinya. Data yang diambil dalam penentuan peringkat itu berdasarkan informasi terakhir. CCPI tidak hanya mempertimbangkan data emisi dari Badan Energi Internasional (IEA), tapi juga memperhatikan tren emisi (30%) dan kebijakan iklim (20%). Jajak pendapat dilakukan di antara pakar iklim nasional untuk memperoleh hasil kuantitatif dan memberi rincian evaluasi di setiap negara.

Metodologi ini membuat data CCPI relatif dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada tahun ini, CCPI menempatkan Jerman naik satu peringkat dan kini berada di nomor dua setelah Swedia. Situasi ini merupakan hasil dari upaya Jerman pada tahun ini dalam melindungi iklim internasional pada konferensi tingkat tinggi Uni Eropa dan konferensi G8. Adapun indeks 10 emiter CO2 terburuk di dunia ditempati oleh Jerman, India, Inggris, China, Italia, Jepang, Rusia, Korea Selatan, Kanada, dan AS.

Sinyal Positif

Sementara itu, meski belum mencapai kesepakatan, hari kelima perundingan di UNFCCC telah menunjukkan sinyal positif.Sekretaris Eksekutif UNFCCC Yvo de Boer mengungkapkan, beberapa topik sudah mencapai konklusi. ”Pembahasan terakhir mengenai mitigasi telah mencapai konklusi di mana negara-negara berkembang perlu segara melaksanakan mitigasi perubahan iklim,” ungkap De Boer saat jumpa pers di Auditorium Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Bali,kemarin.

De Boer mengatakan, perundingan mengenai teknologi juga berjalan dengan baik.Negara peserta menunjukkan kesiapan mereka untuk memajukan isu ini. Menurut dia,keputusan mengenai penambahan wewenang Expert Group on Technology Transfer (EGTT) tengah dipersiapkan.

”Kelompok tersebut bertemu lagi hari ini (kemarin) dalam Subsidiary Body for Implementation (SBI) dan tengah mempersiapkan implementasi transfer teknologi di negara-negara berkembang,”jelas De Boer. Lebih lanjut dia menjelaskan, perundingan mengenai deforestasi juga telah masuk dalam penyusunan draf.Sejak dua hari lalu, kelompok kerja yang membahas soal pengurangan emisi dari deforestasi itu berkonsentrasi membahas masalah metodologi.

Sementara fokus perundingan di UNFCCC kemarin adalah mengenai pembiayaan perubahan iklim. ”Fokus kita pada hari ini (kemarin) pada pembiayaan perubahan iklim,” terangnya. De Boer menilai pembiayaan perubahan iklim ini memungkinkan adanya building blockuntuk kesepakatan perubahan iklim pasca- Protokol Kyoto 2012 nanti.

Di sisi lain, De Boer juga menyinggung tentang pertemuan menteri-menteri perdagangan yang berlangsung pekan ini dan pertemuan menterimenteri keuangan pekan depan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia. De Boer menilai kedua pertemuan tingkat menteri tersebut secara tidak langsung akan memberikan pengaruh pada perundingan di dalam UNFCCC.